Sunday, February 21, 2010

KESEPAKATAN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE

Indonesia dan Timor Leste capai kesepakatan damai

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao menandatangani pernyataan bersama usai menerima laporan akhir KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan), Selasa (15/7) siang di Grand Ballroom II Hotel Grand Hyatt Nusa Dua. Laporan akhir KKP diserahkan oleh Benjamin Mangkoedilaga, Ketua KKP Indonesia. Berikut ini pernyataan bersama tersebut. Kami, Kepala Negara/Pemerintahan Republik Indonesia dan Republik Timor Leste bertemu di Bali pada tanggal 15 Juli 2008 untuk menerima laporan akhir KKP, yang dibentuk dan dimandatkan oleh kami. Untuk itu, kami menyampaikan pernyataan bersama sebagai berikut:
1. Kedua Negara telah menempuh jalan panjang untuk menyembuhkan luka dari bagi masa lalu bersama yang tidak menguntungkan. Sebagai tetangga dekat, kedua negara bertekad untuk bekerja bersama dalam memajukan perdamaian dan persahabatan, yang meletakkan dasar kuat untuk membangun suatu hubungan bertetangga yang stabil, bersahabat dan saling menguntungkan. Dalam
kaitan ini, kami menekankan pentingnya penyelesaian berbagai permasalahan
residual kedua negara.
2. Berpedoman pula dengan semangat Piagam PBB, kami sepakat, berkenaan dengan kejadian- kejadian pada tahun 1999, untuk membentuk KKP. Pembentukan dan pelaksanaan Komisi merupakan upaya kami untuk bersama-
sama mengungkapkan kebenaran faktual berkenaan dengan hakekat, sebab dan lingkup berbagai pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi pada periode menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999.
3. Belajar dan mengambil pelajaran dari pengalaman bersama, dan didorong oleh keinginan kuat untuk bergerak maju ke depan, kami bertekad untuk menutup bagian dari masa lalu melalui berbagai upaya bersama. KKP merupakan
mekanisme yang unik dan belum pernah ada sebelumnya, yang dibentuk oleh dua negara berdaulat dalam rangka menyelesaikan berbagai isu bilateral melalui pencarian kebenaran dan pemajuan persahabatan melalui proses non yudisial yang menekankan pada tanggungjawab kelembagaan. Disamping upaya pemajuan persahabatan, kami berkehendak untuk memastikan tidak berulangnya kejadian serupa.
4. Kami berbesar hati dengan kemajuan hubungan bilateral sejak pembukaan hubungan diplomatic di antara kedua negara. Selain mekanisme konsultasi bilateral yang mencakup antara lain, isu-isu perbatasan, hukum, perdagangan,
investasi, dan keuangan, transportasi dan komunikasi, dan isu-isu budaya, pendidikan dan sosial, seluruh elemen masyarakat, termasuk para pejabat pemerintah tingkat tinggi, telah menjalin berbagai kontak secara langsung dan intensif. Selama masa dua setengah tahun masa kerja komisi, kedua negara
telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam menangani berbagai isu residual dan dalam melakukan kerjasama bilateral lebih lanjut.
5. Mandat komisi dimulai pada tahun 2005. Penyelidikan dilakukan
melalui telaah dokumen dan proses pencarian fakta. Dokumen-dokumen yang digunakan meliputi laporan Komisi Nasional Penyelidikan atas Pelanggaran HAM di Timor-Timur (KKP) HAM dan Pengadilan Ad-hoc HAM untuk Timor-Timur di Indonesia serta Laporan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius (SPSC) dan
Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste. Proses pencarian fakta meliputi Dengar Pendapat terbuka dan tertutup, pengambilan pernyataan, wawancara, dan submisi tertulis.
6. Kami mempertimbangkan bahwa berbagai peristiwa menjelang dan segera setelah jajak pendapat tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh kompleksitas situasi yang ada pada saat itu di Indonesia dan Timtim.
7. Kami menerima temuantemuan, kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi komisi dan menyatakan bahwa pelanggaran HAM serius telah terjadi menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timtim pada tahun 1999.
8. Atas nama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste, kami menyatakan penyesalan yang mendalam kepada seluruh pihak dan korban baik yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mengalami luka fisik danpsikologis akibat pelanggaran HAM serius yang terjadi menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timtim pada tahun 1999.
9. Kami berkomitmen untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan berbagai rekomendasi komisi untuk melaksanakan berbagai inisiatif lain yang diperlukan bagi pemajuan persahabatan dan rekonsiliasi lebih lanjut di antara warga kedua negara. Kami berdua memahami bahwa rekomendasirekomendasi tersebut akan
diintegrasikan secara komprehensif dalam suatu Rencana Aksi dengan penekanan, antara lain, programprogram yang berorientasi pada korban, dan akan diprioritaskan dalam agenda Komisi Bersama Tingkat Menteri untuk Kerjasama Bilateral, Pelaksanaan dari Rencana Aksi tersebut, bilamana diperlukan, akan menyambut baik partisipasi berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat madani.
10. Kami sangat menghargai kinerja komisi dan memahami berbagai kesulitan berat yang harus diatasi dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut, kami memuji cara komisi yang dengan cepat membangun mekanisme-mekanisme sebagai
tercantum pada Kerangka Acuan, sehingga dapat memfasilitasi kerja komisi. Melalui cara kerja tersebut, komisi telah menyumbang pada pertumbuhan kemakmuran dan perdamaian di dua negara. Kami juga mengagumi komitmen,
dedikasi, integritas dan profesionalisme komisi dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
11. Kami berterimakasih kepada para Komisioner atas laporan mereka dan dengan ini menyatakan bahwa mandat mereka telah terpenuhi dan selesai. 12. Kami, dua pemerintah akan menyampaikan laporan kedua parlemen kami dan membuat laporan tersebut tersedia bagi publik.
13. Kami akan menugaskan kedua Menteri Luar Negeri kami untuk melakukan presentasi bersama kepada masyarakat internasional. 14. Akhirnya, kami mengajak rakyat kami untuk bergandengan tangan dan bekerja untuk masa
depan yang lebih baik dengan semangat rekonsiliasi dan persahabatan.

Dibuat di Bali pada hari kelima belas bulan Juli pada tahun 2008.


Indonesia dan Timor Leste Sepakati Kerjasama Bilateral Bidang Kehutanan
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste sepakat melakukan kerjasama bilateral dalam bidang kehutanan. Kerjasama tersebut akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan (MoU), yang akan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 di Jakarta. Pemerintah Indonesia akan diwakili oleh Menteri Kehutanan RI, H.M.S. Kaban, dan pemerintah Demokratik Timor Leste akan diwakili oleh Menteri Pertanian dan Perikanan, Mariano Assanami Sabino.

Kerjasama bilateral bidang kehutanan tersebut akan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Reforestation and forest rehabilitation (Agro forestry and community forestry).
b. Research, extension, education and sharing onforestry database.
c. Watershed Management.
d. Forest production, utilization, protection and national park management.
e. Forest inventory.
f. Environmental protection and management related to forestry.
g. Combating illegal logging and cross boundari illegal markets.
h. Invesment on industrial forest plantation.

Salah satu hal yang melatarbelakangi kesepakatan kerjasama ini adalah karena sampai saat ini, antara Indonesia dengan Timor Leste belum ada kerjasama bilateral di bidang kehutanan. Indonesia sebagai negara tetangga dinilai memiliki peran penting dalam kemajuan negara Timor Leste. Keinginan pemerintah Timor Leste menjalin kerjasama bilateral bidang kehutanan dengan Indonesia, disampaikan oleh Direktur Penanaman, Direktorat Kehutanan Timor Leste, pada kunjungannya di Departemen Kehutanan pada bulan Juli 2008.

Selain kerjasama bilateral dengan Timor Leste, saat ini sedang dijajagi kerjasama trilateral antara Indonesia, Timor Leste, dan Brazil, dalam bidang kehutanan. Kegiatan-kegiatan bidang kehutanan yang diusulkan Pemerintah Timor Leste untuk dikerjasamakan antara lain restorasi hutan dan pengurangan erosi tanah, revitalisasi produk-produk kayu, peremajaan pohon-pohon pelindung tanaman kopi, dan pelatihan atau diklat kehutanan.









Kerjasama Indonesia dan Timor Leste dalam Bidang Pendidikan

Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao menyatakan hasil kunjungan bilateralnya ke Jakarta sangat produktif, terbukti dari ditandatanganinya beberapa perjanjian antara Indonesia dan Timor Leste. Perjanjian tersebut diantaranya perjanjian dibidang perdagangan, Memorandum of Understanding (MoU) Technical Cooperation dibidang perdagangan, MoU Technical Cooperation terkait Industri Kecil dan Menengah, serta MoU Technical Cooperation bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Peran Indonesia, diakui Xanana sangatlah besar dalam bidang perdagangan karena 70% sampai 80% perdagangan Timor Leste adalah dengan Indonesia.

Dalam Bidang Pendidikan

Telah dilaksanakan pertemuan SOM dan Komisi Bersama II antara Pemerintah RI dan Pemerintah Timor Leste pada tanggal 4 s.d. 6 September 2003 di Dili. Dalam pertemuan tersebut ditandatangani Joint Statement: Second Meeting of the Indonesia-Timor Leste, Joint Ministerial Commission for Bilateral Cooperation, oleh Dr. N. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI dan Dr. Jose Ramos Horta, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste Pemberian Beasiswa Timor Lorosae Scholarship, kepada mahasiswa Timor Leste yang sedang melanjutkan program S1 di Indonesia, dengan sumber dana dari Pemerintah Jepang, Jerman, Norwegia, Ford Foundation dan UNDP. Saat ini jumlah mahasiswa warganegara Timor Leste yang sedang melanjutkan pendidikan program S1 pada perguruan tinggi di Indonesia mulai Januari 2006 s.d. 5 Desember 2006 sebanyak 868 orang (termasuk beberapa orang program S2), dengan jumlah terbanyak atas biaya sendiri dan sisanya biaya sponsor.



KESEPAKATAN TENTANG PENGHENTIAN PERMUSUHAN DAN UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN
PERDAMAIAN

Kami yang bersepakat :
1. Pihak yang bertikai:
a. CNRT (Concelho Nacional Resistencia Timorenses) dan Falintil
b. Pihak Pro Integrasi
2. Pemerintah Daerah Timor Timur
3. Korem 164/Wira Dharma
4. Kepolisian Daerah Timor Timur

Prihatin mengenai meningkatnya tindakan-tindakan kekerasan termasuk
intimidasi, teror dan pembunuhan di Timor Timur yang mengakibatkan jatuhnya
korban jiwa dan harta benda serta rasa takut yang mendalam dari masyarakat.
Mengingat bahwa adanya gangguan keamanan dan ketenteraman serta kedamaian
Timor Timur akan mengakibatkan tidak tercapainya upaya untuk mencapai
penyelesaian atas masalah Timor Timur yang adil, menyeluruh dan dapat
diterima masyarakat internasional melalui dialog segitiga di bawah naungan
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bertekad untuk bekerjasama
menciptakan suasana aman dan damai di Timor Timur. Sepakat mengenai hal-hal
sebagai berikut:
1. Para pihak yang bertikai menghentikan segala bentuk permusuhan,
intimidasi serta tindakan teror dan kekerasan.
2. Semua pihak dari kesepakatan ini berkewajiban untuk membantu upaya untuk
menciptakan perdamaian dan ketentraman yang benar-benar dapat dirasakan oleh
semua penduduk Timor Timur menuju rekonsiliasi
3. Semua pihak dari kesepakatan ini mendukung keinginan Pemerintah serta
upaya Komnas HAM dan pihak Gereja Katholik di Timor Timur untuk mewujudkan
rekonsiliasi di Timor Timur dan untuk menegakkan kehormatan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia serta menegakkan hukum di Timor Timur
4. Para pihak yang bertikai berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
guna menjamin dilaksanakannya secara efektif kesepakatan ini oleh para
pendukung masing-masing baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata
5. Untuk mengawasi pelaksanaan dari kesepakatan ini dibentuk komisi
perdamaian dan stabilitas, yang keanggotaannya dua orang dari masing-masing
yang bersepakat dan komisi mulai bertugas mulai bertugas dua hari sejak
ditandatanganinya kesepakatan ini.
6. Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak yang
bersepakat
Ditandatangani di Dili
Pada tanggal 21 April 1999
Para Pihak:
1. Pihak-pihak yang bertikai
a. Conselho Nacional Resistencia Timorence (CNRT) dan Falintil:
(Jose Alexander Gusmao) (Davis Diaz Ximenes)
b. Pro Integrasi
(Domingos Soares) (Joao Tavares)
2. Pemerintah Daerah Timor Timur:
Gubernur/Kepala Daerah Ketua DPRD TK-I
(Abilio Jose Ozorio Soares) (Armindo Soares Mariano)
3. Korem 164/Wira Dharma
Komandan
(Kolonel Inf. Tono Suratman)
4. Kepolisian Daerah Timor Timur
Kepala
(Kolonel Polisi Drs. Timbul Silaen)
Surat Kesepakatan ini dibuat dengan disaksikan oleh:
1. Menhankam/Panglima TNI
(Jenderal TNI Wiranto)
2. Pihak Gereja
Uskup Dioses Dili Uskup Dioses Baucau
(Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo,SDB) (Mgr. Basilio do Nacimento,Pr)
3. Komnas HAM
(HR. Djoko Soegianto,SH)




RI-Timor Leste Sepakati 96 Persen Batas Darat

Indonesia dan Timor Leste kemarin menandatangani perjanjian perbatasan, bersamaan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali ke Dili sejak ia dilantik. Penandatanganan kesepakatan 96 persen batas darat ini dilakukan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Ramos Horta di Palaceo de Governor, Dili, disaksikan Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri.
Sebelum penandatanganan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao melakukan pembicaraan resmi menyangkut sejumlah persoalan residual kedua negara. Persoalan itu antara lain penetapan garis perbatasan darat, akses dari dan ke Oekusi ke Dili lewat darat dan laut, lintas batas, mahasiswa Timor Leste di Indonesia, dan aset Indonesia di negara baru itu.
Sekretaris Kepresidenan Timor Leste, Agio Pereira, seusai pertemuan menjelaskan, kedua kepala negara sepakat membangun hubungan bilateral dengan mengedepankan sifat rekonsiliatif. Menurut Pereira, kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Dili memberikan gambaran adanya kemauan kuat Indonesia untuk membangun hubungan yang erat lagi dengan Timor Leste, yang melepaskan diri dari Indonesia sejak 1999, lewat jajak pendapat yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketua Tim Perundingan Perbatasan Arief Havas Oegroseno kepada Tempo di Jakarta kemarin mengatakan, kesepakatan perjanjian yang ditandatangani Menteri Luar Negeri kedua negara itu meliputi 96 persen batas wilayah darat.
Menurut Havas, kesepakatan batas darat RI-Timor Leste itu akan diteruskan hingga mencapai 100 persen. Untuk itu, tiga segmen wilayah akan dibicarakan untuk mencapai perjanjian perbatasan penuh. Ketiga segmen itu berada di enclave atau daerah Timor Leste yang menjorok ke wilayah Indonesia, yaitu Sungai Besi, Manusasi, dan Memo.
Sebelumnya, ada sembilan segmen yang dianggap kedua negara harus dibereskan. Sembilan segmen itu adalah peninggalan perjanjian Portugis dan Belanda yang menjadi penjajah kedua negara di masa lalu. Segmen itu ditandai dengan batu, pohon, dan batas alam lainnya. "Tapi setelah kita hitung dengan teknologi yang ada, ternyata tinggal tiga. Sementara itu, batas laut yang akan dibicarakan meliputi Laut Timor di selatan dan Laut Sawu di sebelah utara. Celah Timor tidak menjadi bahan pembicaraan karena, "Celah Timor bukan milik Indonesia lagi,"




PERTUKARAN NOTA YANG MERUPAKAN KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR-LESTE DAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENGENAI RENCANA DEMI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK TANAH DI SALAH SATU WILAYAH LAUT TIMOR ANTARA TIMOR-LESTE DAN AUSTRALIA

Kementerian Luar Negeri Republik Demokratis Timor-Leste mengucapkan penghargaan kepada Kedutaan Besar Australia di Dili dan memiliki kehormatan untuk menunjuk pada Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste dan Pemerintah Australia, yang ditandatangani di Dili pada tanggal 20 Mei 2002 (‘Perjanjiannya’) dan nota Australia kepada Kementeriannya No. 01 dengan tanggal 20 Mei 2002 yang sebagai berikut:
1. Kedutaan Besar Australia di Dili mengucapkan penghargaan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Demokratis Timor-Leste dan memiliki kehormatan untuk menunjuk pada Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste, yang ditandatangani di Dili pada tanggal 20 Mei 2002 (‘Perjanjiannya’)
2. Dari tanggal kemerdekaan Timor-Leste sampai mulai berlakunya Perjanjian tersebut, Pertukaran Nota ini yang berisi Kesepakatan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste akan menjadi pedoman demi eksplorasi dan eksploitasi minyak tanah dalam wilayah tersebut, dengan koordinat-koordinat seperti dijabarkan di Lampiran A.
3. Eksplorasi dan eksploitasi tersebut akan terjadi sesuai dengan rencana yang telah berada pada tanggal 19 Mei 2002, dengan Australia dan Republik Demokratis Timor-Leste sebagai pihak pelaksana.
4. (a) Selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, Timor-Leste dapat menerapkan hukum Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Kitab Undang-undang Perpajakan dalam Perjanjiannya dengan cara yang sesuai dengan rumus yang terkandung dalam Pasal 4 dari Perjanjian tersebut;
(b) Selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, Timor-Leste dapat menerapkan hukum Pajak Pendapatannya yang berhubungan dengan pajak dibawah hukum tersebut yang tertahan secara bulanan sesuai dengan Kitab Undang-undang Perpajakan yang sesuai dengan rumus yang terkandung dalam Pasal 4 dari Perjanjian tersebut;
(c) Selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, pendapatan yang didapat dari penjualan bagian Australia dari Bagian Pertama Minyak Tanah dari cadangan Elang Kakatua yang seharusnya akan dikumpulkan oleh Timor-Leste jika Perjanjiannya telah berlaku sejak ditandatangani, akan di simpan di sebuah deposito dolar AS yang memberikan bunga yang diurus oleh suatu agen atas nama Badan berwenang bersama. Uang dari rekening tersebut (termasuk bunga) akan dibayar kepada Timor-Leste pada saat berlakunya Perjanjian tersebut;
(d) Selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, pajak pendapatan yang diperhitungkan dan dibebankan berdasarkan perkiraan tahunan atas pendapatan bersih yang didapat secara langsung dari produksi minyak tanah dari perusahaan yang merupakan kontraktor dalam suatu kontrak pembagian hasil didalam wilayah itu, oleh Australia, yang seharusnya akan dikumpulkan oleh Timor-Leste jika Perjanjiannya telah berlaku sejak ditandatangani, akan di simpan di sebuah deposito dolar AS yang memberikan bunga yang diurus oleh suatu agen atas nama Badan berwenang bersama. Uang dari rekening tersebut (termasuk bunga) akan dibayar kepada Timor-Leste pada saat dimulai pemberlakuannya Perjanjian tersebut;
5. Pada saat Perjanjian tersebut mulai berlaku, semua ketetapannya akan dapat diterapkan dan dipandang sebagai diterapkan dari saat kemerdekaan Timor-Leste dan berbagai perubahan akan dibuat pada saat itu untuk mencerminkan penerapan Perjanjian itu dari tanggal tersebut.
6. Pertukaran Nota ini berisi Kesepakatan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste tidak akan berlaku lagi pada saat dimulai pemberlakuan Perjanjian tersebut.
7. Selama Pertukaran Nota ini berlaku tidak ada tindakan-tindakan yang terjadi dan tidak ada hal–hal yang terkandung didalamnya yang dapat ditafsirkan sebagai merugikan atau mempengaruhi sikap atau hak-hak Republik Demokratis Timor-Leste atau Australia atas:
(a) penentuan batas dasar laut atau hak masing-masing atas dasar laut; atau
(b) persetujuan- persetujuan sebelumnya yang berhubungan dengan wilayahnya.
8. Dalam persetujuan mengenai kelanjutan rencana yang berada pada 19 Mei 2002, selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste tidak mengakui keabsahannya ‘Perjanjian antara Australia dan Republik Indonesia tentang Zona Kerja Sama didalam suatu Wilayah antara Propinsi Indonesia Timor Timur dan Australia Utara’ (Perjanjian Celah Timor) atau keabsahannya ‘integrasi’ dari Timor-Leste ke Indonesia.
9. Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste setuju bahwa Perjanjian tersebut layak untuk segera diajukan pada proses masing-masing pemberian ijin perjanjian dan akan bekerja secara cepat dan jujur untuk memenuhi persyaratan masing-masing untuk segera diberlakukan Perjanjian tersebut.
Kedutaan Besar Australia di Dili menggunakan kesempatan ini untuk mengulangi kembali pengucapannya kehormatan yang tertinggi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Demokratis Timor-Leste.
NOTA
Bila demi tujuan Pertukaran Nota ini diperlukan menetapkan posisi di permukaan bumi sebuah titik, garis atau daerah, posisi tersebut akan ditentukan dengan melihat Datum Australia Geodetis, yaitu, dengan melihat sebuah bulatan yang berpusat dipusat bumi dan sebuah radius (khatullistiwa) utama yang panjangnya 6 378 160 meter dan dengan sebuah faktor perataan 1/298.25 dan dengan melihat posisinya Stasiun Geodetis Johnston di Northern Territory, Australia. Stasiun tersebut akan dianggap terletak diposisi garis lintang 25o56'54.5515" selatan dan di garis bujur 133o12'30.0771" timur dan dengan tingkat 571.2 meter di atas bulatan yang telah dibicarakan di atas.

WILAYAH
Wilayah yang ditentukan dengan garis-
(a) mulai di titik garis lintang 9 derajat 22' 53" selatan, garis bujur 127 derajat 48' 42" timur;
(b) kemudian kearah barat-daya melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat 06' 40" selatan, garis bujur 126 derajat 00' 25" timur;
(c) kemudian kearah barat-daya melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat 28' 00" selatan, garis bujur 126 derajat 00' 00" timur;
(d) kemudian kearah tenggara melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat 20' 08" selatan, garis bujur 126 derajat 31' 54" timur;
(e) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat 19' 46" selatan, garis bujur 126 derajat 47' 04" timur;
(f) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat 17' 36" selatan, garis bujur 126 derajat 57' 07" timur;
(g) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat 17' 30" selatan, garis bujur 126 derajat 58' 13" timur;
(h) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat 14' 24" selatan, garis bujur 127 derajat 31' 33" timur;
(i) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat 55' 26" selatan, garis bujur 127 derajat 47' 04" timur;
(j) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat 53' 42" selatan, garis bujur 127 derajat 48' 45" timur;
(k) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat 43' 43" selatan, garis bujur 127 derajat 59' 16" timur;
(l) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat 29' 17" selatan, garis bujur 128 derajat 12' 24" timur;
(m) kemudian kearah barat laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 9 derajat 29' 57" selatan, garis bujur 127 derajat 58' 47" timur;
(n) kemudian kearah barat laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 9 derajat 28' 00" selatan, garis bujur 127 derajat 56' 00" timur; dan
(o) kemudian kearah barat laut melalui geodesis sampai titik mulai.

PERNYATAAN BERSAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE MENGENAI SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN
Deplu - 2 Agustus 2005
1. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste di Bali tanggal 14 Desember 2004 mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dan dengan mempertimbangkan kerangka acuan KKP yang telah disepakati kedua pihak di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2005, serta setelah masing-masing memilih dan saling berkonsultasi secara seksama, Pemerintah, Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste dengan ini mengumumkan keanggotaan KKP yang terdiri dari 10 tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi sebagai berikut:

Dari Pihak Indonesia: Achmad Ali, Wisber Loeis, Benjamin Mangkudilaga, Mgr. Petrus Turang dan Agus Widjojo.

Dari pihak Timor Leste: Jacinto Alves, Diorinicio Babo, Aniceto Guterres, Felicidade Guterres dan Cirilio Varadales.

2. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai baru-baru ini oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, para anggota KKP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 3 anggota pengganti (alternates) dari masing-masing pihak yang nama-namanya akan diumumkan kemudian.
3. Dengan tersusunnya keanggotaan KKP secara lengkap maka KKP akan memulai tugasnya sesegera mungkin.
4. KKP akan melakukan konsultasi-konsultasi pendahuluan diantara para anggotanya guna menyusun kesepahaman mengenai prosedur kerja, mekanisme pelaporan, pemilihan ketua bersama, kemungkinan pembentukan sub-komisi, kemungkinan dukungan teknis dan lain-lain.
5. Sekretariat Bersama KKP akan berkedudukan di Denpasar, Bali.
6. Mengingat beratnya tugas dan besarnya tanggung jawab KKP, maka para anggota KKP akan dibantu oleh tim pendukung dan Sekretariat.
Jakarta, 1 Agustus 2005.

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/1999
TENTANG
PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

Pasal 1
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Posrtugal mengenai Masalah Timor Timur;
Pasal 2
Menyatakan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berlaku lagi
Pasal 3
Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya wilayah Propinsi Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut hukum nasional Indonesia.
Pasal 4
Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor-timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional.
Pasal 5
Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk :
a. bersama-sama dengan Badan-badan Internasional yang terkait mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur atas akibat yang timbul dari pelaksanaan jajak pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini;
b. mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor-timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu;
c. bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi daerah Tingkat I Timor Timur sebagai tindak lanjut pelaksanaan persetujuan New York 5 Mei 1999.
Pasal 6
Segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.
Pasal 7
Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 1999









DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK GEOLOGI


TUGAS HUKUM DAN UNDANG-UNDANG KEBUMIAN

”UNDANG-UNDANG KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE”

















NAMA : ALFONSUS I S SIMALANGO
NO. STB : D 611 08 289











MAKASSAR
2009

No comments: